SETELAH Pemerintah menyatakan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia periode 2023-2026, publik tetap menunggu apakah Irfan bisa membawa kapal INI menuju visi dan misi organisasi tersebut.
Setumpuk pekerjaan rumah berada di depan kepengurusan Irfan. Tidak mudah untuk merekatkan organisasi yang telah terkoyak berbulan atau bahkan bertahun ini. Organisasi ini tidak hanya mengurus notaris yang telah “jadi,” tapi juga yang para calon notaris baru. Sejauh ini kita tidak mendengar bagaimana langkah-langkah Irfan untuk dengan cepat membenahi organisasi ini.
Bahwa kepengurusan lawannya -yang muncul dari hasil Kongres Tangerang- belum sepenuhnya menerima putusan Pemerintah yang dinyatakan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Widodo, pada Januari lalu, tentu hal yang wajar. Siapa pun tentu tak ingin kalah, apalagi jika merasa benar. Dalam konteks ini wajar jika kubu yang kalah akan terus bergerilya, terang-terangan atau tidak, untuk menuntut haknya yang dinilainya sebagai hal yang benar.
Dalam kaitan ini maka yang diperlukan Ketum INI versi Pemerintah adalah kelapangan hati untuk duduk semeja, membuka terus dialog untuk menuntaskan segala permasalahan akibat sengketa berkepanjangan itu. Tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Sulit tapi harus dilakukan, dan di sinilah justru kepemimpinan Irfan Ardiansyah diuji.