Dewuna.com – Siswa SMA Negeri 1 Unaaha Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Doni Amansa batal menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional karena diganti peserta lain.
Tetapi kuasa hukum keluarga Doni, Andre Darmawan mengungkap bukti adanya berita acara dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menguatkan Doni sebagai petugas Paskibraka nasional mewakili Sultra
” Yang menulis dari BPIP pusat yang melakukan monitoring. Ini untuk bukti terkait laporan polisi dan keberatan di BPIP, besok kita masukkan bukti fisiknya,” lanjutnya.
Dalam berita acara terlihat diurutan pertama dan kedua nama Doni Amansa putra dari Kabupaten Konawe dan Nadira Syalfallah putri dari Kota Baubau. Sedangkan sebagai cadangan Paskibraka Nasional ditulis nama Wiradinata Setya Persada putra dari Kota Baubau dan Aini Nur Fitriani putri dari Kota Baubau. Berita acara seleksi ini ditandatangani oleh Tim Penilai Calon Paskibraka Sultra 2023.
Sebelumnya diberitakan, siswa utusan SMA Negeri 1 Unaaha Konawe Doni diganti oleh siswa lain yang disebut-sebut sebagai anak perwira polisi di Sultra untuk menjadi anggota Paskibraka Nasional.
Pengganti Doni ialah Wiradinata Setya Persada, utusan SMA Negeri 1 Baubau yang awalnya disebut cadangan. Sebelumnya, Doni disebut menjadi perwakilan Sultra di tim inti Paskibraka Nasional bersama Nadira Syalvallah, utusan SMA Negeri 2 Baubau. Sementara satu lagi menjadi cadangan yakni Aini Nur Fitriani, utusan SMA Negeri 1 Baubau.
Diketahui, kasus ini mencuat setelah ibu Doni, Samsuani curhat di media sosial hingga akhirnya viral. Sontak hal ini menuai respons dari berbagai pihak.
KaKesbangpol Sultra pastikan tidak ada kecurangan
Kepala Kesbangpol Sultra Harmin Ramba mengatakan apa yang dituduhkan dalam kasus Doni tidak benar. Ia mengklaim bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi selama proses seleksi berlangsung, dan proses seleksi tersebut berbasis online serta ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
Untuk mengklarifikasi isu kontroversial ini, Harmin Ramba menegaskan bahwa pada saat itu tidak ada peringkat 1 dan 2 atau tim inti dan cadangan yang terjadi dalam proses seleksi. Ia menepis tuduhan yang menyebut adanya permainan atau manipulasi dalam penentuan anggota Paskibraka Nasional dari Sultra.
“Disampaikan waktu itu tidak ada rangking 1 dan 2, inti atau cadangan. Tidak ada, itu fitnah,” ujar Harmin Ramba dengan tegas.
Lebih lanjut, Harmin memastikan bahwa keputusan akhir yang menentukan siapa yang berhak mewakili Sultra dalam Paskibraka Nasional didasarkan pada nilai akhir dari keempat peserta terbaik. Berdasarkan nilai akhir tersebut, Nadira Syalvallah dan Wiradinata Setya Persada terpilih sebagai perwakilan Sultra dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional.
Harmin Ramba juga menunjukkan rasa penyesalannya atas situasi kontroversial ini dan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab di hadapan presiden jika diperlukan. Ia meyakinkan publik bahwa selama proses seleksi berlangsung, tidak ada upaya untuk memanipulasi hasil atau melakukan permainan yang tidak fair.
“Saya minta maaf, sampai depan presiden pun saya akan tanggungjawab, karena tidak ada permainan. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada permainan. Saya jamin tidak ada permainan,” tegasnya.
Kontroversi terkait seleksi Paskibraka Sultra ini menarik perhatian masyarakat luas dan menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan integritas dalam proses seleksi anggota Paskibraka Nasional. Dengan klarifikasi dari Kepala Kesbangpol Sultra ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sisi berbeda dalam kasus ini dan pihak berwenang dapat mengungkap kebenaran secara objektif. (Pr)